TPP Kabupaten Bantul

Tanggung Jawab Fasilitator Tak Bisa Ditunda  Di Tengah Efisiensi Anggaran, TPP Gelar Bintek Mandiri Bagi KPM:  

Bantul — Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada kegiatan desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas pembangunan manusia. Melalui inisiatif mandiri, TPP menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) baru di Kalurahan Pleret dan Kalurahan Panggungharjo.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas program, melainkan wujud kesadaran penuh atas tanggung jawab TPP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator. Di saat sebagian kegiatan konvergensi di tingkat kalurahan terdampak kebijakan efisiensi Dana Desa, TPP justru mengambil peran aktif memastikan proses penguatan kapasitas kader tetap berjalan.

Pergantian KPM berdasarkan kewenangan kalurahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Dengan kader baru, diharapkan muncul energi dan perspektif segar dalam menjalankan peran strategis, terutama dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan penguatan pembangunan manusia berbasis data.

Selama ini, mayoritas kegiatan konvergensi P3S (Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting)) di tingkat kalurahan ditopang oleh Dana Desa. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi, ruang gerak program menjadi lebih terbatas. Menyikapi hal tersebut, Bintek tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan aplikasi eHDW, tetapi juga pada strategi pelaksanaan program agar tetap efektif dan berdampak.

Dalam sesi pembekalan, Yuni Lestari selaku TA  PIC menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam setiap intervensi. Pendekatan berbasis data, pemetaan kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program tetap berjalan optimal meskipun dengan sumber daya terbatas.

“Peran fasilitator bukan hanya mendampingi secara administratif, tetapi memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan, justru dibutuhkan ketajaman dalam menentukan prioritas,” tegasnya.

Pendampingan kepada para pendamping desa dalam memfasilitasi Bintek juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem. Hal ini bertujuan agar proses transfer pengetahuan berjalan berjenjang dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas pendampingan di tingkat akar rumput.

Inisiatif Bintek mandiri ini menjadi penegas bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong lahirnya pendekatan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.