Bantul — Kebutuhan riil di lapangan mendorong sejumlah pendamping desa untuk mengambil langkah inisiatif dalam memperkuat kapasitas mereka, khususnya dalam pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui bimbingan teknis (bintek) yang digelar secara mandiri, para pendamping berupaya menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam penyusunan bisnis plan dan laporan keuangan.

Kegiatan ini diikuti oleh sebagian pendamping desa yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi BUMDes. Bintek dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama difokuskan pada penyusunan bisnis plan sebagai pijakan awal dalam merancang arah usaha BUMDes yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sementara sesi kedua membahas penyusunan laporan keuangan, yang menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan usaha desa.

Inisiatif ini lahir dari kebutuhan nyata para pendamping di lapangan  Seiring meningkatnya tuntutan profesionalisme dalam pendampingan BUMDes, tidak sedikit pendamping yang merasa perlu memperkuat pemahaman teknis agar mampu menjalankan perannya secara lebih optimal. Kebutuhan ini disampaikan kepada Yuni Lestari salah satu TA Kabupaten bantul

Menjawab kebutuhan tersebut,  Yuni Lestari, merespon dengan positif untuk membantu  memberikan fasilitasi pelaksanaan bintek. Keterlibatan tenaga ahli ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendampingan, sekaligus memastikan materi yang disampaikan tetap relevan dengan kebutuhan praktik di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memang belum mengulas materi secara mendalam karena keterbatasan waktu. Namun, peserta mengakui bahwa bintek tersebut telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penyusunan bisnis plan dan laporan keuangan, mulai dari pemahaman dasar hingga praktik sederhana yang dapat langsung diterapkan dalam pendampingan.

Bagi para pendamping, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dalam mendampingi BUMDes, terutama pada aspek yang selama ini dianggap teknis dan kompleks. Pemahaman yang lebih sistematis diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitasi, sehingga BUMDes dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, para pendamping berharap kepada Yuni Lestari agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan durasi yang lebih panjang dan pembahasan yang lebih mendalam. Penguatan kapasitas dinilai menjadi kunci dalam memastikan peran pendamping tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak selalu harus menunggu program formal. Ketika kebutuhan muncul dari lapangan, inisiatif kolektif para pendamping justru menjadi motor penggerak lahirnya solusi yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

Tanggung Jawab Fasilitator Tak Bisa Ditunda  Di Tengah Efisiensi Anggaran, TPP Gelar Bintek Mandiri Bagi KPM:  

Bantul — Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada kegiatan desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas pembangunan manusia. Melalui inisiatif mandiri, TPP menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) baru di Kalurahan Pleret dan Kalurahan Panggungharjo.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas program, melainkan wujud kesadaran penuh atas tanggung jawab TPP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator. Di saat sebagian kegiatan konvergensi di tingkat kalurahan terdampak kebijakan efisiensi Dana Desa, TPP justru mengambil peran aktif memastikan proses penguatan kapasitas kader tetap berjalan.

Pergantian KPM berdasarkan kewenangan kalurahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Dengan kader baru, diharapkan muncul energi dan perspektif segar dalam menjalankan peran strategis, terutama dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan penguatan pembangunan manusia berbasis data.

Selama ini, mayoritas kegiatan konvergensi P3S (Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting)) di tingkat kalurahan ditopang oleh Dana Desa. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi, ruang gerak program menjadi lebih terbatas. Menyikapi hal tersebut, Bintek tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan aplikasi eHDW, tetapi juga pada strategi pelaksanaan program agar tetap efektif dan berdampak.

Dalam sesi pembekalan, Yuni Lestari selaku TA  PIC menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam setiap intervensi. Pendekatan berbasis data, pemetaan kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program tetap berjalan optimal meskipun dengan sumber daya terbatas.

“Peran fasilitator bukan hanya mendampingi secara administratif, tetapi memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan, justru dibutuhkan ketajaman dalam menentukan prioritas,” tegasnya.

Pendampingan kepada para pendamping desa dalam memfasilitasi Bintek juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem. Hal ini bertujuan agar proses transfer pengetahuan berjalan berjenjang dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas pendampingan di tingkat akar rumput.

Inisiatif Bintek mandiri ini menjadi penegas bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong lahirnya pendekatan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

 TAPM Bantul Dorong Percepatan Pemeringkatan BUMDes Se Kapanewon Banguntapan

BANTUL — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bantul menggelar bimbingan teknis (bimtek) pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi seluruh kalurahan di Kapanewon Banguntapan. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pemerintah Kapanewon Banguntapan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan kinerja BUMDes secara terukur dan berkelanjutan.

Bimtek tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap BUMDes mampu memenuhi indikator pemeringkatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data BUMDes yang menjadi dasar penilaian di tingkat kabupaten.

Hingga saat ini, progres pemeringkatan menunjukkan capaian yang mulai bergerak. Tercatat satu BUMDes telah berhasil diverifikasi di tingkat kapanewon dan telah diajukan (submit) ke tingkat kabupaten. Sementara itu, enam BUMDes lainnya masih dalam tahap proses pemenuhan dokumen dan penilaian.

Di sisi lain, terdapat satu BUMDes yang telah sampai pada tahap pengunggahan (upload) dokumen, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat segera melanjutkan ke tahap berikutnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat batas waktu penyelesaian pemeringkatan yang semakin dekat.

TAPM Kabupaten Bantul menekankan pentingnya peran aktif pendamping desa dalam mengawal proses ini. Pendamping diharapkan segera melakukan fasilitasi lanjutan, khususnya dalam memastikan kelengkapan dan ketepatan unggah dokumen agar tidak menghambat proses penilaian.

“Percepatan ini menjadi kunci, karena pemeringkatan BUMDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha desa,” demikian disampaikan Yuni Lestari selaku Korwil dalam forum bimtek.

Pemerintah Kapanewon Banguntapan bersama TAPM berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan intensif hingga seluruh BUMDes dapat menyelesaikan proses pemeringkatan tepat waktu. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi desa sekaligus memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

---