TPP Kabupaten Bantul

 

Dari "Budget Driven" Menuju "Impact Driven": Perencanaan Pembangunan Desa di Tengah Efisiensi Anggaran: Saatnya Berorientasi pada Dampak

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi momentum bagi desa untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, perencanaan desa harus tetap partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan dan dampak nyata bagi masyarakat.

1. Pencermatan RPJM Desa

Pemerintah desa perlu mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi permasalahan strategis, serta memastikan program yang direncanakan tetap selaras dengan RPJM Desa, SDGs Desa, dan prioritas nasional seperti kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Pengkajian Keadaan Desa Berbasis Data

Perencanaan harus didasarkan pada data yang akurat melalui pemutakhiran SDGs Desa, data kemiskinan, keluarga berisiko stunting, potensi ekonomi desa, dan kebutuhan pelayanan dasar.

Perencanaan yang baik selalu diawali oleh data yang baik.

3. Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa

Musdus dan Musdes menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran, desa perlu mengedepankan prinsip:

Tidak semua usulan harus dibiayai, tetapi semua usulan harus dipertimbangkan berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat.

4. Penyusunan RKP Desa yang Fokus dan Terukur

RKP Desa perlu difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain:

• Penanggulangan kemiskinan.
• Pencegahan dan penurunan stunting.
• Ketahanan pangan.
• Pemberdayaan masyarakat.
• Pengembangan ekonomi desa dan BUMDes.
• Peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Kegiatan yang bersifat seremonial dan kurang produktif perlu diminimalkan.

5. Musrenbang Desa dan Penyelarasan Pendanaan

Musrenbang Desa menjadi forum penyepakatan akhir program prioritas sekaligus menyinergikan berbagai sumber pendanaan, baik Dana Desa, APBD, APBN, CSR, maupun kemitraan lainnya.

6. Penyusunan APB Desa Berbasis Kinerja

APB Desa harus disusun dengan prinsip:

• Tepat sasaran.
• Tepat manfaat.
• Efisien dan akuntabel.
• Berorientasi hasil (outcome oriented).

Setiap kegiatan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.

Paradigma Baru Pembangunan Desa

Di era efisiensi anggaran, desa perlu beralih dari pola pikir "budget driven" menjadi "impact driven".

• Lebih sedikit kegiatan seremonial.
• Lebih banyak program yang menyentuh masyarakat.
• Lebih sedikit belanja administratif.
• Lebih banyak investasi pada pembangunan manusia.
• Lebih sedikit proyek yang tidak produktif.
• Lebih banyak kegiatan yang menghasilkan manfaat nyata.

Penutup

Perencanaan pembangunan desa yang berkualitas bukan ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan desa menyusun prioritas secara partisipatif, berbasis data, sesuai regulasi, dan berorientasi pada hasil. Dalam kondisi efisiensi anggaran, desa yang berhasil adalah desa yang mampu mengubah keterbatasan sumber daya menjadi pembangunan yang lebih fokus, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat