Timbulharjo — Dalam rangka mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMKal Timbul Sejahtera Tahun Anggaran 2026, Kalurahan Timbulharjo menggelar Rapat Koordinasi pada Jumat (28/8/2026) pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. Rapat ini menjadi forum penting untuk mencermati dokumen laporan, menyelaraskan data keuangan dan aset, serta menyiapkan bahan pembahasan sebelum Musyawarah Kalurahan (Muskal) LPJ dilaksanakan. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur BUMKal Timbul Sejahtera, Bapak Amron Risdianto, didampingi Sekretaris BUMKal Bapak Amrun. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus BUMKal, Bamuskal, Lurah beserta Pamong Kalurahan, Pendamping Desa, serta Pendamping Lokal Desa sebagai bentuk sinergi bersama dalam memperkuat tata kelola BUMKal.
Narasumber Berikan Pencermatan LPJ
Dalam rapat tersebut hadir Dwi Endrianto selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Ida selaku Pendamping Desa, dan Agus selaku Pendamping Lokal Desa. Ketiga narasumber memberikan masukan terhadap penyusunan LPJ, terutama mengenai kesesuaian laporan keuangan, penyajian neraca, pencatatan aset, serta penataan administrasi BUMKal agar laporan yang disusun benar-benar menggambarkan kondisi pengelolaan usaha secara utuh. Pencermatan dilakukan bukan sekadar untuk menyelesaikan administrasi laporan, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa setiap kegiatan, aset, dan perkembangan usaha BUMKal dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai kondisi yang sebenarnya.
Neraca dan Pengelolaan Aset Menjadi Fokus Pembahasan
Salah satu pembahasan utama dalam rapat adalah perlunya penyesuaian laporan neraca. Para peserta sepakat bahwa neraca perlu disempurnakan karena masih terdapat aset dan kegiatan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan yang perlu disinkronkan pencatatannya dengan Pemerintah Kalurahan. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar terdapat kesesuaian antara data yang dimiliki BUMKal dengan administrasi aset Kalurahan. Dengan pencatatan yang tepat, LPJ nantinya tidak hanya menyajikan pendapatan dan belanja, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi aset dan perkembangan usaha yang dikelola BUMKal.
Program Ketahanan Pangan Menjadi Bagian Penting LPJ
Dalam pembahasan juga disampaikan perkembangan program ketahanan pangan yang dikelola melalui BUMKal Timbul Sejahtera. Program tersebut meliputi kegiatan Peternakan Kambing PE Kaligesing dan Perkebunan Pisang dengan total alokasi sebesar Rp431.995.000. Para peserta rapat menegaskan bahwa alokasi program ketahanan pangan tersebut bukan merupakan pendapatan usaha BUMKal di Tahun 2025 karena baru berprogres pelaksanaan. Hal ini karena kegiatan ketahanan pangan masih berada dalam proses pengembangan dan progres pelaksanaannya berlangsung pada Tahun Anggaran 2026, sehingga pendapatan dari kegiatan tersebut belum dapat dilaporkan sebagai pendapatan usaha dalam LPJ. Oleh sebab itu, diperlukan pemisahan yang jelas antara alokasi program, pelaksanaan kegiatan, aset yang dihasilkan, dan pendapatan usaha BUMKal agar laporan keuangan tersaji secara tepat.
Berdasarkan dokumen laporan keuangan sebelumnya, program ketahanan pangan merupakan bagian dari pengembangan usaha BUMKal yang memperoleh alokasi pembiayaan melalui Kalurahan dan dicatat tersendiri sebagai kegiatan ketahanan pangan, sehingga penyajiannya memang perlu dicermati secara tepat dalam laporan pertanggungjawaban.
AD/ART Akan Ditinjau Kembali
Selain neraca, rapat juga membahas perlunya peninjauan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMKal. Peninjauan tersebut difokuskan pada pengaturan mengenai pengelolaan aset yang dikelola oleh BUMKal agar memiliki dasar kelembagaan yang lebih jelas. Kejelasan pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus dalam mengelola, memanfaatkan, mencatat, memelihara, dan mempertanggungjawabkan aset yang berkaitan dengan kegiatan usaha BUMKal. Hasil peninjauan AD/ART nantinya akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Muskal LPJ.
Masa Transisi Pengurus Menjadi Tantangan Bersama
Dalam proses penyusunan LPJ, rapat juga mengidentifikasi beberapa kendala yang menyebabkan laporan masih membutuhkan penyempurnaan. Salah satunya adalah masa transisi kepengurusan baru, sehingga pengurus masih melakukan penyesuaian terhadap dokumen, administrasi, laporan kegiatan, dan data pengelolaan BUMKal. Selain itu, masih terdapat sejumlah aset yang perlu disinkronkan dengan Pemerintah Kalurahan agar pencatatan dan pengelolaannya memiliki kesesuaian antara kedua pihak. Proses tersebut dipandang sebagai bagian dari pembenahan tata kelola, sehingga penyusunan LPJ dapat dilakukan secara lebih tertib dan akuntabel.
Hasil Kesepakatan Rapat
Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan bersama, rapat menghasilkan beberapa kesepakatan penting sebagai tindak lanjut persiapan LPJ BUMKal Timbul Sejahtera.
- okumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMKal akan disesuaikan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Dwi Endrianto selaku TAPM, Ida selaku Pendamping Desa, dan Agus selaku Pendamping Lokal Desa.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMKal akan ditinjau kembali, khususnya berkaitan dengan pengelolaan aset, untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan LPJ.
- Musyawarah Kalurahan (Muskal) LPJ BUMKal Timbul Sejahtera dijadwalkan dilaksanakan pada 2 September 2026.
Komitmen Bersama Perkuat BUMKal
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh unsur yang terlibat menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan penyempurnaan LPJ secara cermat dan bertanggung jawab. Sinergi antara Pengurus BUMKal, Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, TAPM, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu menghasilkan laporan yang transparan, akuntabel, serta menjadi dasar penguatan tata kelola BUMKal Timbul Sejahtera ke depan. Muskal LPJ pada 2 September 2026 diharapkan menjadi forum musyawarah yang tidak hanya membahas pertanggungjawaban pengelolaan BUMKal, tetapi juga menjadi langkah bersama dalam membangun BUMKal yang semakin profesional, sehat, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Timbulharjo.
0 Komentar