Kementerian Desa, PDT RI Monitoring dan Evaluasi Capaian e-HDW dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) di Kabupaten Bantul

 

Bantul, 22 Oktober 2025; Sebagai upaya memperkuat implementasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting (P3S) di tingkat Kabupaten hingga kalurahan, Tim Tenaga Ahli Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Desa, PDT RI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian e-HDW pada Selasa, 21 Oktober 2025 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini melibatkan lima personil dari Tim Tenaga Ahli Kemendes PDTT RI yang dipimpin oleh Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin, selaku Spesialis Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan, serta turut hadir Spesialis Data/MIS  dan  Tenaga Ahli Madyalainnya .

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Koordinator Provinsi P3MD DIY, TPP Kabupaten Bantul, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Bidang KB Dinas P3AP2KB, dan Bappeda Kabupaten Bantul.

Dalam sambutannya,  Ibnu menegaskan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan sinergi lintas sektor dalam upaya mencapai konvergensi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Konvergensi tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan kalurahan agar setiap intervensi tepat sasaran dan terukur melalui sistem e-HDW,” ungkapnya.

Pada sesi paparan hasil monitoring oleh Tenaga ahli MIS , disampaikan bahwa Kabupaten Bantul menempati posisi terbaik se-DIY dalam capaian konvergensi eHDW, dengan hanya 8 dari 75 kalurahan yang masih memerlukan evaluasi lanjutan. Capaian ini diapresiasi sebagai bentuk kerja keras pemerintah daerah hingga pemerintah  kalurahan, Supra desa, KPM  para pelaku TPPS,  serta peran TPP P3MD dalam memanfaatkan platform e-HDW (Elektronik Human Development Worker) yang dikembangkan oleh Kemendes PDTT sebagai alat pemantau kinerja kalurahan dan sistem peringatan dini terhadap indikator P3S.

‘Pentingnya peningkatan kualitas output agar hasil monitoring benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, karena scorecard desa menjadi dasar perencanaan kalurahan dalam intervensi P3S’, tegas Ibnu.  “ Mengingat sebagian besar kegiatan P3S di tingkat kalurahan dibiayai oleh Dana Desa, maka pelaksanaannya diharapkan sejalan dengan indikator desa berkinerja baik serta prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam regulasi Kemendes PDTT’, tambahnya

Selanjutnya, tanggapan dan penyampaian capaian dari masing-masing OPD sesuai dengan 8 Aksi Konvergensi P3S. Dalam diskusi  itu Korprop DIY menegaskan peran strategis Tim Pendamping Profesional (TPP) P3MD dalam memperkuat koordinasi dan pendampingan di tingkat kalurahan.

Melalui sesi Forum Group Discussion (FGD), salah satu masukan penting yang muncul adalah perlunya regulasi kabupaten yang mengatur kewenangan desa dalam pelaksanaan konvergensi P3S secara terintegrasi di tingkat kalurahan. Masukan ini disambut positif oleh Dinas PMK Kabupaten Bantul yang akan segera menindaklanjutinya. Selain itu, OPD lain juga diharapkan memperkuat koordinasi dan melibatkan TPP dalam setiap kegiatan P3S di lapangan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola data, kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bantul. Dengan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan capaian konvergensi dapat semakin optimal demi terwujudnya generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Dinas PMK Kabupaten Bantul Gelar Peningkatan Kapasitas KPM : Perkuat Sinergi, Kinerja, dan Bonding Tim

Bantul — 25 Oktober 2025. : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Meeting Room The Park Kopeng, Jawa Tengah, pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPM se-Kabupaten Bantul dan dihadiri jajaran Dinas PMK serta seluruh Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bantul.

Penguatan Kapasitas dan Kebersamaan

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial para KPM, tetapi juga menjadi sarana bonding dan refreshing untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Bantul, Afif Umahatun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kinerja seluruh KPM di Kabupaten Bantul. Ia menyebut bahwa capaian e-HDW (Elektronik Human Development Worker) Kabupaten Bantul secara umum telah masuk dalam kategori baik.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras para KPM dan TPP se Kabupaten Bantul  yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, kami juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja yang lebih optimal, terutama bagi KPM dengan capaian yang masih perlu diperbaiki,” ujar Afif Umahatun.

Beliau juga mengingatkan agar seluruh KPM melakukan input data dan pelaporan setiap bulan  sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga output yang dihasilkan lebih akurat dan berkualitas untuk mendukung kebijakan pembangunan kalueahan..

Paparan dan Evaluasi Program

Sesi berikutnya diisi oleh Tenaga Ahli P3MD PIC Sosial dan Budaya, yang memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Desa, PDT RI terkait capaian e-HDW dalam konvergensi Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) di Kabupaten Bantul.

Materi juga mencakup penjelasan mengenai:

• Fungsi strategis e-HDW,

• Peran KPM dalam mendukung indikator Desa Berkinerja Baik, serta

• Pentingnya pelaksanaan indikator Desa Berkinerja Baik, sebagai bagian dari implementasi prioritas dana desa sesuai amanah Kemendesa.

Berbagi Praktik Baik

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi berbagi praktik baik oleh KPM Kalurahan Tirtonirmolo, yang membagikan pengalaman mereka dalam mengikuti  peningkatan kapasitas dan keberhasilan meraih penghargaan Desa Berkinerja Baik tingkat nasional di Jakarta beberapa waktu lalu.

Diskusi dan Tindak Lanjut

Pada sesi tanya jawab, para peserta aktif menyampaikan berbagai dinamika dan tantangan di lapangan. Secara umum, para KPM menekankan pentingnya:

• Dukungan dari pemerintah kalurahan, hingga kementerian Desa,

• Sosialisasi lebih lanjut khususnya kepada pemerintah kalurahan, hingga TPPS kabupaten  terkait tugas dan fungsi KPM termasuk pentingnya eHDW, serta

• Dukungan regulasi dari Dinas PMK.

• Apresiasi terhadap dukungan Dinas PMK

Menanggapi hal tersebut, jajaran Dinas PMK menyatakan  akan segera menindaklanjuti masukan yang disampaikan agar pelaksanaan tugas KPM di lapangan semakin optimal dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah.

Penutup

Melalui kegiatan ini, Dinas PMK Kabupaten Bantul berharap peningkatan kapasitas KPM dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, profesionalisme, dan semangat pengabdian, dalam mendukung terwujudnya kalurahan bebas stunting yang mandiri, maju, dan sejahtera di Kabupaten Bantul.

---

Untuk informasi lebih lanjut:

📞 Y. Lestari  : TPP PIC Media Sosial Kabupaten Bantul

🏢 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

---

Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Bantul: Evaluasi Kinerja, Fokus Penanganan Stunting, dan Ekonomi Lokal

Pajangan, 15 Oktober 2025 : Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bantul kembali menggelar Rapat Koordinasi bulanan pada Rabu (15/10) bertempat di Rumah Makan Ingkung Sor Sawo, Kapanewon Pajangan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP se-Kabupaten Bantul dan menjadi ajang strategis untuk menyampaikan informasi terkini, memperkuat sinergi kerja, dan merumuskan langkah ke depan.

Sorotan Rakor: Prestasi Desa, Penanganan Stunting, dan Penguatan Ekonomi Desa

Salah satu agenda utama rakor adalah penyampaian hasil kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas KPM dan Pemberian Penghargaan Desa Berkinerja Baik Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDT pada 7–10 Oktober 2025 di Jakarta. DIY patut berbangga karena Desa Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul berhasil meraih peringkat ke-5 nasional sebagai Desa Berkinerja Baik. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kalurahan, supra Desa,  KPM, TPP kabupaten Bantul, Dinas PMK  Kabupaten Bantul dan DIY.

“Prestasi ini adalah bukti bahwa pendampingan yang konsisten, dukungan pemerintah desa, dan keterlibatan aktif masyarakat bisa menghasilkan capaian luar biasa,” ujar  TA PIC Bidang Sosial Budaya  Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut, seluruh TPP diminta mulai memetakan kandidat desa potensial sejak dini sebagai persiapan ajang penilaian 2026.

Dalam rakor juga dibahas pentingnya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting sebagai isu prioritas. TPP didorong aktif mendampingi desa dalam menyusun dan melaksanakan program integratif lintas sektor.

Bahas SOP BUMDes dan Praktik Baik dari Wijirejo

Di bidang ekonomi desa dan ketahanan pangan, rakor membahas draf SOP pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes untuk mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sebagai inspirasi, Direktur BUMDes Wijirejo Nyawiji, Kapanewon Pandak, membagikan pengalaman praktik baik dalam unit usaha peternakan kambing penggemukan yang dikembangkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

“Kami memanfaatkan potensi lokal dan mengembangkan usaha peternakan ini secara bertahap. Dengan harapan menjadi unit usaha andalan dan mampu memberi manfaat langsung bagi warga,” ungkap Direktur BUMDes Wijirejo Nyawiji.

Kunjungan Langsung ke Lokasi Peternakan

Usai rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi peternakan kambing milik BUMDes Wijirejo. Seluruh peserta rakor mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung proses pengelolaan, pemeliharaan ternak, serta strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pengurus BUMDes.

Kunjungan ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan praktik ekonomi produktif berbasis desa dan diharapkan dapat menginspirasi replikasi usaha serupa di desa lain.

“Melihat langsung di lapangan membuka wawasan kami bahwa banyak potensi desa yang bisa dikembangkan asal ada kemauan, kerja sama, dan pendampingan yang tepat,” ujar Koordinator  TPP Bantul.

Informasi Tambahan

Selain itu, Korprop DIY juga menyampaikan beberapa informasi penting lainnya, seperti:

• Fasilitasi percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk kegiatan KDMP
• Monitoring dan evaluasi pendataan eHDW oleh KPM
• Inisiatif pembuatan blogspot oleh TPP sebagai media literasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan pendampingan

Penutupan rakor ditandai dengan diskusi interaktif dan penyusunan rencana tindak lanjut dari masing-masing wilayah kerja. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TPP, desa, dan berbagai pihak terus bergerak menuju penguatan kapasitas desa yang mandiri dan berkelanjutan.

📝 Disusun oleh: Tim Publikasi TPP Kabupaten Bantul

📅 Tanggal: 15 Oktober 2025

MONEV KETAHANAN PANGAN KALURAHAN TIMBULHARJO

Kegiatan ketahanan pangan sesuai Kepmen 3 Tahun 2025 berfokus pada penggunaan minimal 20% Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan desa. Kegiatan-kegiatan utamanya meliputi peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan melalui program seperti pembangunan lumbung desa, pengembangan BUMDes pangan, bantuan modal, budidaya ikan, rehabilitasi irigasi, serta edukasi gizi seimbang dan diversifikasi pangan lokal. 

Kalurahan Timbulharjo saat ini akan melakukan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan keputusan musyawarah yang dikelola oleh Bumkal dimana salah satunya adalah Budidaya kambing etawa. Budidaya kambing etawa merupakan bagian dari kegiatan ketahanan pangan karena dapat menjadi sumber protein hewani, meningkatkan diversifikasi pangan dan memanfaatkan kotorannya menjadi pupuk organik. Kegiatan ini mencakup pengelolaan mulai dari pengadaan bibit, pakan yang tepat (rumput dan daun-daunan seperti daun gamal, kelor, dan turi), hingga perawatan kandang yang higienis, serta memanfaatkan produk sampingnya seperti daging dan susu untuk konsumsi atau dijual. 

• Rencana Pemanfaatan hasil:

  • Daging: Daging etawa memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena ukurannya yang besar dibandingkan kambing lokal. 
  • Susu: Susu kambing etawa dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dengan produksi rata-rata 0,45-2,2 liter per hari. 
  • Pupuk: Kotoran kambing dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk pertanian, meningkatkan produktivitas lahan dan mendukung ketahanan pangan secara holistik. 

Rencana dari Bumkal untuk kegiatan ketahanan pangan akan di eksekusi dibulan oktober, dan semoga hasil nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan PAD dan berdampak baik secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat tang ada di Kalurahan Timbulharjo.

Tirtonirmolo Terima Penghargaan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting 2025

Tangerang, 8 Oktober 2025 — Kalurahan Tirtonirmolo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Lurah Tirtonirmolo Drs. Subagya M.Pd. bersama satu orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) menghadiri Workshop dan Penerimaan Penghargaan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT).

Acara berlangsung selama empat hari, mulai 7 hingga 10 Oktober 2025, di Yasmin Hotel Karawaci, Jalan Raya Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mendapatkan pembekalan mengenai strategi dan praktik terbaik dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Selain itu, Kemendes PDTT juga memberikan apresiasi kepada desa-desa yang dinilai berhasil menerapkan konvergensi program secara efektif dan berkelanjutan.

Puncak acara digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025, dengan agenda penyerahan Piagam Penghargaan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025. Piagam diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

Dalam kesempatan tersebut, diumumkan peringkat desa terbaik berdasarkan wilayah regional I. Adapun daftar peringkat adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Timur

2. Provinsi Jambi

3. Provinsi Bali

4. Provinsi Semarang

5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

6. Provinsi Kepulauan Riau

7. Provinsi Jawa Barat

Masuknya Provinsi DIY dalam tujuh besar nasional menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dan desa-desa di wilayah ini, yang dalam kesempatan Kalurahan Tirtonirmolo menjadi wakil dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena menjadi peringkat tertinggi pencapaian Kinerja terbaik dalam Konvergensi Penurunan Stunting , dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi.

Lurah Tirtonirmolo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diterima. “Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur masyarakat, kader, dan pemerintah kalurahan yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Tirtonirmolo,” ujarnya.

Kegiatan workshop yang dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi DIY, TA Kabupaten Bantul, serta Kementerian Desa ini resmi ditutup pada Jumat, 10 Oktober 2025. Penutupan ditandai dengan penegasan komitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber Artikel : https://tirtonirmolo.bantulkab.go.id/first/artikel/856-Tirtonirmolo-Terima-Penghargaan-Desa-Berkinerja-Baik-dalam-Konvergensi-Penurunan-Stunting-2025