TPP Kabupaten Bantul

 

Rapat Kerja TPP  Kabupaten Bantul Hentikan Praktik Asal Jalan Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola BUMKal dalam Program Ketahanan Pangan

 

Bantul,  22 Jnauari 2026 : Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Kerja Kabupaten yang diikuti oleh seluruh Koordinator Kecamatan (Korcam) se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini menghadirkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bantul sebagai pemateri utama.

Rapat kerja difokuskan pada penguatan kapasitas pendamping desa terkait teknis pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam pemaparannya, TAPM Kabupaten Bantul menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh BUMKal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

• transparansi,

• akuntabilitas,

• efisiensi, dan

• kepatuhan terhadap regulasi,

agar seluruh kegiatan usaha BUMKal benar-benar memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat kalurahan.

Materi rapat kerja secara khusus membahas:

1. Skema pengadaan barang dan jasa oleh BUMKal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peran strategis BUMKal dalam mendukung ketahanan pangan lokal, baik pada sektor hulu, produksi, hingga distribusi.

3. Risiko tata kelola dan potensi temuan administrasi, apabila pengadaan tidak dilakukan secara tepat.

4. Langkah mitigasi dan pendampingan teknis yang harus dilakukan oleh TPP di tingkat kalurahan.

Sebagai tindak lanjut, rapat kerja menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pemetaan progres dan permasalahan pelaksanaan pengadaan oleh BUMKal di seluruh kalurahan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah penyelesaian secara terarah dan terukur, baik melalui fasilitasi teknis, koordinasi lintas sektor, maupun rekomendasi kebijakan di tingkat kabupaten.

Koordinator TPP Kabupaten Bantul menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pendamping desa dalam mendorong tata kelola BUMKal yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan Dana Desa benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan masyarakat.

Melalui rapat kerja ini, diharapkan seluruh Korcam memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan pendampingan, sehingga BUMKal dapat tumbuh sebagai pilar ekonomi kalurahan yang sehat, transparan, dan dipercaya masyarakat.