Tancap Gas ! TPP Bantul Gelar Raker Kejar Target 2026  "Bongkar Hambatan Pelaksanaan dan  Perencanaan Desa"

BANTUL – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Kerja (Raker) Rutin pada Rabu (17/12/2025) bertempat di Joglo Gurame, Banguntapan, Bantul. Forum ini menjadi momentum krusial untuk melakukan evaluasi mendalam sekaligus sinkronisasi kebijakan pembangunan desa memasuki tahun anggaran 2026.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul, jajaran TPP Provinsi DIY, serta diikuti oleh seluruh TPP se-Kabupaten Bantul.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas DPMK Kabupaten Bantul menekankan pentingnya peran pendamping sebagai "ujung tombak" dalam mengawal akuntabilitas di tingkat Kalurahan (Desa). Senada dengan hal tersebut, TPP Provinsi DIY mengingatkan bahwa kualitas pendampingan akan menentukan kecepatan kemandirian desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Raker yang berlangsung interaktif ini menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan membedah tiga poin krusial:

1. Strategi Pencegahan Penyimpangan APBKal Para pendamping merumuskan sistem pengawasan partisipatif dan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BamusKal). Penekanan diberikan pada digitalisasi laporan kegiatan  dan transparansi guna menutup celah penyimpangan anggaran.

2. Mitigasi Keterlambatan Perencanaan Pembangunan Diskusi mengidentifikasi akar permasalahan keterlambatan penetapan RKPDes dan APBKal. TPP Bantul berkomitmen menyusun linimasa pendampingan yang lebih ketat agar siklus perencanaan desa tepat waktu, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan warga sejak awal tahun.

3. Penguatan Ketahanan Pangan melalui BUMKal Terkait ketahanan pangan, fokus diarahkan pada peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai pengelola unit usaha pangan lokal. Skema ini diharapkan tidak hanya mengamankan stok pangan desa, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi produk pertanian unggulan desa.

Koordinator TPP Kabupaten Bantul menyatakan bahwa hasil dari Raker ini akan menjadi panduan kerja teknis bagi seluruh TPPdi lapangan. "Kami ingin memastikan bahwa di tahun 2026, setiap rupiah Dana Desa di Bantul terkelola dengan bersih, tepat waktu, dan mampu menjawab tantangan krisis pangan," pungkasnya.

Dengan semangat sinergi, TPP Kabupaten Bantul terus berkomitmen mengawal mandat UU Desa demi mewujudkan desa-desa di Bantul yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Bantul, 17 Desember 2025 Humas TPP Kabupaten Bantul Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

---

Perkuat Konvergensi P3S, TA PIC Kabupaten Bantul Ikuti Workshop Nasional Kemendesa PDT

Jawa Barat |, 9–12 Desember : Dalam rangka memperkuat percepatan pencegahan dan penurunan stunting, Kabupaten Bantul turut berpartisipasi aktif dalam Workshop Konvergensi P3S (Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting) yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada 9–12 Desember bertempat di Nuanza Hotel & Convention, Jawa Barat.

Workshop secara resmi dibuka oleh Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDT RI. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta optimalisasi peran pendamping desa dalam mendukung pelaksanaan konvergensi P3S secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan materi dari delapan narasumber yang membahas berbagai kebijakan dan strategi pelaksanaan P3S. Dari keseluruhan materi yang disampaikan, disimpulkan bahwa peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD masih sangat dibutuhkan dan menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan konvergensi P3S di tingkat desa.

Pada hari berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan desk pembahasan, di mana peserta dibagi ke dalam beberapa kelas sesuai fokus materi. Adapun desk pembahasan meliputi pendampingan P3S di desa; kebijakan daerah dalam P3S; kolaborasi di desa antara TPPS, KPM, kader posyandu, dan TPK; pemantauan konvergensi melalui aplikasi eHDW; pelaksanaan rembuk stunting; penggunaan Dana Desa dalam P3S; peningkatan kapasitas pelaku P3S di desa; serta rapat evaluasi P3S di desa.

Hasil pembahasan dari masing-masing desk dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan pelaksanaan konvergensi P3S dan wajib disampaikan serta ditindaklanjuti oleh para peserta di wilayah kerja masing-masing.

Workshop Konvergensi P3S ini diikuti oleh TPP PIC konvergensi stunting dari tingkat pusat hingga kabupaten, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, antara lain Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, serta Bidang Keluarga Berencana (KB).

Kabupaten Bantul dalam kegiatan ini diwakili oleh Yuni Lestari, selaku TPP PIC Kabupaten Bantul, yang aktif mengikuti seluruh rangkaian workshop hingga selesai. Selain itu, Yuni Lestari berhasil menghantarkan Kabupaten Bantul mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik Tingkat Nasional pada pertengahan tahun 2025, sebuah capaian yang mencerminkan komitmen dan kinerja optimal Kabupaten Bantul dalam pembangunan desa dan pelaksanaan konvergensi P3S.

Peserta Workshop Konvergensi P3S dari berbagai daerah mengikuti sesi pemaparan materi dan diskusi kelompok di Nuanza Hotel & Convention, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pendamping desa dalam mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Kegiatan workshop ditutup secara resmi oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDT RI, dengan harapan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil workshop secara optimal guna memperkuat percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di daerah masing-masing.

---

✍️ Penulis: Tim Pendamping Desa PIC Media

📌 Kategori: Berita | Kegiatan | P3S | Stunting

J

Kunjungan Studi Tiru Bumkal Bawuran: Persiapan Usaha Ketahanan Pangan dengan Kepastian Pasar

 

Bawuran, Pleret – Pemerintah Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, mempercepat realisasi program Ketahanan Pangan yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Bawuran. Langkah konkret diambil melalui kegiatan studi tiru ke lokasi usaha potensial pada Rabu, 3 Desember 2025.

Kunjungan ini berfokus pada peninjauan usaha ternak ayam petelur dan agrobudidaya terong Jepang, yang rencananya akan dijadikan proyek andalan BUMKal. Rombongan dipimpin oleh Lurah Bawuran dan diikuti oleh jajaran pamong, pengurus dan pengawas BUMKal, perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta tim pendamping desa yang terdiri dari PD, PLD, dan Y. Lestari selaku Tenaga Ahli (TA) Koordinator Wilayah Kapanewon Pleret.

Kepastian Buyer dan Peringatan Kemitraan

Pengelola lokasi studi tiru menyampaikan prospek cerah, yaitu adanya kepastian buyer yang akan menampung seluruh hasil produksi, baik telur ayam maupun terong Jepang, melalui skema kemitraan.

Menanggapi hal tersebut, Y. Lestari menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalin kemitraan. "Usaha bermitra harus dicermati betul perjanjian kerja karena bagaimanapun juga, dalam dunia bisnis tentu ada risiko yang harus diperhitungkan," tegas beliau, mengingatkan BUMKal untuk memastikan aspek legalitas dan mitigasi risiko telah dipertimbangkan matang.

Modal Akan Dicairkan Minggu Kedua Desember

Lurah Bawuran dan pengurus BUMKal menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan dan saran yang diberikan. Setelah semua persyaratan, termasuk perjanjian kemitraan yang teliti, dipenuhi, modal ketahanan pangan BUMKal dipastikan akan segera dicairkan pada minggu ke-2 Desember ini. Pencairan modal ini menjadi momentum krusial untuk segera memulai operasional usaha dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi Kalurahan Bawuran.

---

Ditulis oleh: Y. Lestari, Tenaga Ahli (TA) P3MD PIC Media Sosial Kabupaten Bantul.